Subsidi Pendidikan Dasar dan Menengah Perlu Diperbesar

Solo, Kompas - Pendidikan dasar dan menengah seharusnya menerima subsidi pendidikan lebih besar daripada pendidikan tinggi karena diikuti hampir seluruh anak usia sekolah di Indonesia. Karena itu, secara bertahap pendidikan menengah akan diberikan secara gratis seperti halnya pendidikan dasar.

Menteri Pendidikan Nasional A Malik Fadjar menjanjikan hal tersebut seusai membuka Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional (Pimnas) XVI di Kampus Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, Kamis (24/7). Ia didampingi Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas Satryo Sumantri Brodjonegoro dan Rektor UNS HM Syamsulhadi.

"Seharusnya siswa pendidikan dasar dan menengah, terutama program wajib belajar sembilan tahun, tidak dikenakan biaya apa pun," katanya.

Secara logika, subsidi pendidikan dikurangi seiring naiknya jenjang pendidikan digabung dengan pembiayaan dari orangtua dan masyarakat.

"Sekarang kondisinya terbalik. Subsidi pendidikan untuk mahasiswa perguruan tinggi justru lebih besar dari subsidi untuk siswa sekolah dasar dan menengah," ujar Malik.

Kurang tepatnya pemberian subsidi itu telah menjadi bahan kritik sejak awal 1970-an, sejak Indonesia mencanangkan pembangunan. Karena itu Mendiknas mengungkapkan, pemerintah akan berupaya mendekati kondisi ideal itu. Konsepnya kira-kira untuk sekolah dasar tidak dipungut biaya. Dengan demikian, jenjang pendidikan itu dapat diikuti hampir seluruh anak usia sekolah di Indonesia.

Untuk jenjang SMU, siswa membayar 25 persen sampai 50 persen biaya pendidikan. Mahasiswa perguruan tinggi menanggung 50-75 persennya. Alasannya, semakin tinggi pendidikan yang ditempuh semakin besar biaya yang diperlukan.

Pimnas yang bertema "Satukan Tekad Tingkatkan Prestasi Ilmiah untuk Tingkatkan Daya Saing Bangsa" ini berlangsung hingga Sabtu (26/7). Menurut Pembantu Rektor III UNS Totok Sarsito, jumlah peserta Pimnas 1.500 orang. Peserta lomba 725 orang dari 48 perguruan tinggi.

Sehari sebelumnya, Direktur Pembinaan Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas Prof Dr Ir Dodi Nandika MS memaparkan, hasil penelitian perguruan tinggi masih sulit menembus dunia usaha karena belum adanya jembatan yang bisa menyambungkan hasil perguruan tinggi dengan kebutuhan pasar/industri.

Karena itulah Pimnas akan menghadirkan juri dari kalangan pengusaha. "Yang menilai jangan hanya ilmuwan, tetapi juga orang bisnis yang bisa melihat karya mana yang mempunyai potensi ekonomi," kata Dodi. (sie/was/edn/sal/dmu)