Akses Masyarakat Denpasar ke PAUD Perlu Diperluas

DENPASAR -- Akses masyarakat di Kota Denpasar, Bali, untuk menitipkan anaknya ke lembaga pendidikan anak usia dini (PAUD) perlu diperluas, karena saat ini belum semua banjar memiliki pendidikan prasekolah tersebut. "Idealnya, semua banjar (komunitas lingkungan-dusun) memang ada PAUD-nya, sehingga anak-anak usia prasekolah yang mau mendapatkan pelayananan pendidikan tersebut dapat terlayani secara merata dan lebih luas," kata Ketua Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (Himpaudi) Kota Denpasar, Dayu Weda di Denpasar, Senin (25/5).

Organisasi ini menganggap PAUD itu penting, karena di usia 0-6 tahun merupakan masa emas yang akan menentukan kesuksesan anak-anak di masa depan. Jika anak usia tersebut tidak mendapatkan rangsangan yang memadai, maka potensinya tidak akan berkembang maksimal. "Sangat disayangkan, kalau anak-anak di usia emas itu tidak diberi rangsangan untuk berkembang. Selama ini, mereka hanya mendapatkan pendidikan saat masuk TK dengan usia 4-6 tahun, sementara tiga tahun sebelumnya tidak mendapatkan rangsangan maksimal," katanya.

Salah satu pengajar di PAUD Werdi Kumara Sanur, itu mengemukakan, saat ini jumlah PAUD di Denpasar yang terdata baru sekitar 50 lembaga, sedangkan yang lainnya belum terdata dan ada di pusat-pusat pendidikan berbasis banjar atau dusun. Ke-50 lembaga itu, merupakan pengembangan dari 16 lembaga di seluruh Denpasar yang dirintis sejak 2002 dengan biaya bantuan dari Bank Dunia. Saat itu, ada bantuan Rp 116 juta untuk masing-masing lembaga PAUD. Selain itu, katanya, ada bantuan untuk menyekolahkan tenaga pendidik serta bantuan honor sekitar Rp 300 ribu setiap bulan. Tapi setelah terputus, tenaga pendidik itu harus dibayar oleh lembaga masing-masing. Namun, ada juga yang dibayar oleh Pemkot Denpasar.

Ia mengemukakan, selain berupaya memperbanyak lembaga PAUD, pihaknya juga berupaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan agar tidak menyimpang dari masa pertumbuhan psikologis anak. "Sekarang ini, lembaga PAUD berhadapan dengan tuntutan masyarakat agar anak-anaknya terlihat pintar, sehingga pola pendidikannya dipaksanakan. Padahal, sesuai perkembangan psikologis anak, mereka tidak bisa dipaksa, misalnya, untuk belajar menulis," katanya.

Sementara itu, pengelola PAUD Tri Ratna Permata, I Wayan Gede Sardula mengakui, tingkat partisipasi anak usia dini di Denpasar untuk mendapatkan layanan pendidikan memang belum merata, khususnya yang dari kalangan kelas ekonomi bawah. "Makanya saya buka lembaga PAUD ini yang terjangkau untuk kelas ekonomi bawah. Pendidikan ini harus dirasakan oleh semua anak usia dini, agar perkembangan potensi mereka bisa optimal," kata lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Udayana (Unud) itu.ant/bur